Penulis: Griennasty Clawdya Siahaya
Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan intervensi sosial paling ambisius dalam sejarah pembangunan gizi nasional. Secara konseptual, program ini berangkat dari fondasi yang kuat: memperbaiki status gizi, menekan stunting, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, dalam perspektif akademik, kebijakan berskala besar tidak hanya diuji oleh niat, tetapi oleh kesiapan sistem dalam menjamin kualitas, keamanan, dan keberlanjutannya.
Berbagai persoalan yang muncul dalam implementasi MBG tidak dapat dipandang sebagai gangguan teknis semata, melainkan sebagai indikasi adanya persoalan struktural dalam desain kebijakan (policy design), pelaksanaan (implementation gap), dan tata kelola (governance deficit). Oleh karena itu, kritik terhadap MBG harus dipahami sebagai upaya korektif untuk menyelamatkan tujuan mulia program ini.
- Kasus Keracunan: Indikator Gagalnya Sistem Keamanan Pangan
Kasus keracunan pada siswa dan balita merupakan sinyal paling serius. Dalam ilmu pangan, keamanan pangan (food safety) adalah prinsip yang tidak bisa ditawar. Keracunan massal menunjukkan adanya kegagalan sistemik: pengendalian mutu yang lemah, rantai distribusi yang tidak terkendali, serta pengawasan yang bersifat reaktif. Hal ini mencerminkan tidak berjalannya sistem Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), yaitu pendekatan preventif dalam menjamin keamanan pangan. Jika program yang ditujukan untuk meningkatkan gizi justru menimbulkan risiko kesehatan, maka legitimasi ilmiahnya menjadi dipertanyakan.
- Pelanggaran SOP: Ketika Kuantitas Mengalahkan Kualitas
Ketidakpatuhan terhadap SOP dan absennya penerapan HACCP menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG belum berbasis pada prinsip ilmiah. HACCP bukan sekadar prosedur administratif, melainkan sistem manajemen risiko pangan yang komprehensif. Kecenderungan yang muncul adalah orientasi pada kuantitas—jumlah penerima—yang mengabaikan kualitas layanan. Dalam kebijakan publik, kondisi ini dikenal sebagai target distortion, yaitu ketika ukuran keberhasilan hanya dinilai dari output, bukan outcome. Akibatnya, kualitas makanan dan keamanan menjadi terkompromikan.
- Dapur SPPG: Kesenjangan antara Standar dan Realitas
Sebagai tulang punggung program, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) seharusnya memenuhi standar industri pangan, termasuk sanitasi, higiene, sistem rantai dingin (cold chain), dan kelayakan peralatan. Fakta bahwa banyak dapur SPPG tidak layak menunjukkan lemahnya sistem penjaminan mutu (quality assurance). Dalam skala program nasional, dapur MBG tidak bisa diperlakukan seperti dapur domestik biasa. Ia harus beroperasi dengan standar industri, karena menyangkut populasi besar dan risiko tinggi. Tanpa itu, masalah kontaminasi dan penurunan kualitas akan terus berulang.
- Anggaran Pendidikan: Dilema Trade-Off Kebijakan
Penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG menimbulkan dilema yang kompleks. Memang, gizi dan pendidikan memiliki kaitan erat. Namun di sisi lain, sistem pendidikan Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar seperti ketimpangan infrastruktur, kekurangan guru di wilayah 3T, serta akses pendidikan yang belum merata. Dari perspektif ekonomi publik, kebijakan ini mencerminkan trade-off dan opportunity cost. Saat anggaran dialihkan ke intervensi gizi, maka potensi investasi pada pendidikan inti berkurang. Dengan estimasi serapan mencapai 29–44% dari anggaran pendidikan, muncul risiko distorsi prioritas, di mana program jangka pendek mendominasi kebutuhan jangka panjang. Perluasan definisi “fungsi pendidikan” juga berpotensi mengaburkan prinsip budget clarity, sehingga memicu tumpang tindih kebijakan (overlapping policy) dan melemahkan akuntabilitas.
- Perguruan Tinggi: Antara Peluang dan Risiko Pergeseran Mandat
Pelibatan perguruan tinggi dalam pelaksanaan MBG dapat menjadi peluang jika ditempatkan secara tepat. Perguruan tinggi memiliki kapasitas riset dan inovasi yang kuat. Namun, menjadikannya operator produksi pangan massal berpotensi menimbulkan mission drift, yaitu pergeseran dari fungsi akademik ke fungsi operasional. Peran ideal perguruan tinggi adalah sebagai pusat riset, evaluasi, dan pengawasan berbasis bukti-bukan sebagai pelaksana teknis distribusi pangan.
Persoalan Sistemik: Bukan Sekadar Kasus Parsial
Kelima isu di atas menunjukkan bahwa problem MBG bersifat sistemik. Dalam teori kebijakan publik, program berskala besar harus memenuhi tiga syarat utama: Scientific validity (berbasis ilmu), Administrative feasibility (kapasitas pelaksana), dan Fiscal sustainability (keuangan yang berkelanjutan). Saat ini, ketiga aspek tersebut belum sepenuhnya selaras. Program berjalan lebih cepat daripada kesiapan sistem yang menopangnya.
Rekomendasi Akademik: Mengoreksi Arah Kebijakan MBG
Untuk memastikan MBG tetap berada pada jalur yang benar, diperlukan langkah korektif yang bersifat struktural:
Pertama, penguatan sistem keamanan pangan harus menjadi prioritas utama melalui penerapan wajib HACCP, sertifikasi dapur, serta pengawasan terpadu lintas lembaga. Tanpa ini, risiko kesehatan publik akan terus mengancam program.
Kedua, reorientasi kebijakan dari kuantitas ke kualitas, dengan menempatkan indikator keberhasilan pada aspek keamanan dan nilai gizi, bukan sekadar jumlah penerima.
Ketiga, penataan ulang skema anggaran (budget clarity) agar pembiayaan MBG tidak menggerus anggaran pendidikan inti, sehingga investasi jangka panjang pada kualitas pendidikan tetap terjaga.
Keempat, standarisasi dan audit nasional SPPG untuk memastikan seluruh fasilitas memenuhi standar industri pangan dan menjamin keseragaman kualitas.
Kelima, reposisi peran perguruan tinggi sebagai pusat riset dan evaluasi, bukan operator, guna menjaga integritas akademik.
Keenam, implementasi bertahap dan berbasis wilayah, dengan prioritas pada daerah dengan tingkat stunting tinggi, sehingga kebijakan lebih adaptif dan efektif.
Kesimpulan:
MBG adalah kebijakan dengan potensi besar, tetapi juga risiko besar jika tidak dikelola dengan baik. Sebagai akademisi, kritik terhadap program ini merupakan bagian dari tanggung jawab intelektual untuk memastikan bahwa setiap kebijakan publik berjalan berdasarkan prinsip ilmiah dan tata kelola yang baik. Keberhasilan MBG tidak diukur dari berapa banyak makanan yang dibagikan, tetapi dari sejauh mana program ini mampu meningkatkan kualitas hidup generasi bangsa secara aman, efektif, dan berkelanjutan. Tanpa perbaikan struktural, MBG berisiko menjadi kebijakan besar yang gagal dalam implementasi. Namun dengan koreksi yang tepat, maka dapat menjadi tonggak penting dalam pembangunan gizi nasional.
